Pembangunan Pedesaan

Sudah seratus tahun kebangkitan bangsa, lebih enam puluh tahun merdeka dan empat puluh tahun program pembangunan nasional, tetapi masih ada desa tertinggal dan terpencil, desa nelayan miskin, petani miskin, pulau terpencil yang belum dimanfaatkan, orang miskin perkotaan dan cerita sedih lainnya. Apa yang salah pada pembangunan selama ini.

Sebaliknya ibukota negara, propinsi, kabupaten, kota gemerlap dengan gedung tinggi, jalan mulus, dengan berbagai taman dan tempat hiburan. Dibalik yang gemerlap itu ada tunawisma, pengangguran, pekerja informal yang kadang makan kadang tidak. Mengapa hal itu terjadi ? pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab, banyak argumen yang bisa dikemukakan, tetapi ada solusinya. Pulang kepada kita, mau atau tidak berupaya ke arah yang lebih baik.

Salah satu penyebab terjadinya keadaan di atas adalah terabaikan pembangunan pedesaan, semakin jauh dari pusat pemerintahan, semakin terabaikan pula pembangunannya, selama ini berkutat pembangunan di pusat pemerintahan.

Ahli pembangunan pedesaan mengatakan, membangun yang bergerak dari kota ke pedesaan yang jauh, pembanguan tidak akan pernah sampai kedesa pinggiran dan terpencil, masalah desa mengalir ke kota. Kalau pembangunan yang mulai dari desa yang terjauh, kota akan bangun sendiri, karena hasil pembangunan desa mengalir ke kota. Ini mungkin kelupaan selama ini.

Masalah pokok pembangunan pedesaan adalah aksesibilitas ke desa, sehingga ekonomi pedesaan jadi tertekan dan sulit bertumbuh, sehingga menciptakan kemiskinan di pedesaan. Hasil produksi masyarakat desa seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan dan hasil hutan ikutan sulit dipasarkan dan harganya rendah, sebaliknya harga kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diproduksi oleh masyarakat desa harganya sangat mahal, dan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Aksesibilitas transportasi yang sulit tersebut, maka program pembangunan yang lain sulit masuk, karena biaya yang tinggi, memerlukan waktu yang lama dalam perjalanan, dan pejabat atau petugas enggan ke desa yang jauh karena melelahkan. Sehingga desa tersebut semakin jauh dari jangkauan pembangunan.

Akibat dari itu semua, terjadi kemiskinan masyarakat, urbanisasi masyarakat desa ke kota-kota dengan keterampilan orang desa yang agraris, dan tidak dibutuhkan oleh pasaran tenaga kerja kota yang industri dan jasa-jasa, sehingga mereka berusaha disektor informal dan buruh kasar, tidak punya rumah, sehingga menjadi tunawisma dan kembali terjebak pada kemiskinan, kemelaratan dan kesengsaraan. Yang terjadi adalah pemindahan kemiskinan dari desa ke kota dengan masalah yang jauh lebih kompleks.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kedepan pembangunan pedesaan jauh, terpencil, desa nelayan seharusnya menjadi perhatian dan perioritas utama pemerintah di semua tingkatan, pusat, provinsi dan kabupaten, terutama pemerintah kabupaten bersama DPR Kabupaten sebagai lembaga yang peling bertanggung jawab.

Perioritas pembangunan pedesaan adalah desa yang jauh dari ibukota kabupaten, terpencil dan biasanya desa miskin atau desa tertinggal. Dari berbagai kegiatan pembangunan yang pertama dan utama adalah membuka aksesibilitas, infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, infrastruktur ekonomi pedesaan lainnya, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kegiatan pembangunan lainnya akan mengikut berikutnya.

Aspirasi, kebutuhan dan harapan orang desa jauh, terpencil dan desa miskin sayup-sayup sampai ke pengambil kebijakan di pemerintahan dan DPRD, karena pejabat atau petugas serta anggota DPRD enggan mengunjungi desa terpencil dengan berbagai alasan, walaupun masih ada para Bupati yang bersusah-susah mengunjungi desa terpencil atau desa tertinggal.

Agar desa jauh, terpencil dan tertinggal dapat lebih diperhatikan, sebaiknya ada lembaga yang membantu gubernur atau bupati dalam menggerakkan pembangunan pedesaan. Kalau tidak ada lembaga permanen, bisa dibentuk tim khusus yang memantau dan mengkordinasikan pembangunan pedesaan dimaksud.

Bupati dapat saja memberi tugas khusus kepada Kepala SKPD mendampingi beberapa kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa jauh, terpencil dan tertinggal tersebut, disamping membuka aksesibilitas informasi pembangunan dari dan ke desa tersebut, sehingga kepala daerah mengetahui lebih banyak tentang masalah, kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat desa dan hal-hal yang telah dicapainya. Para kepala SKPD ini sekurangnya sekali enam bulan mengunjungi desa binaannya dan menginap sekurangnya satu malam didesa binaanya untuk dapat merasakan denyut kehidupan riil di desa tersebut dan melaporkannya kepada kepala daerah secara tertulis dan lisan pada rapat kordinasi pembangunan desa jauh, terpencil dan tertinggal dan dicarikan solusi pemecahan masalah. Mungkin para wakil bupati bisa ditugaskan khusus menangani pemabangunan desa jauh, terpencil dan tertinggal ini.

Agar seimbang selayaknya para anggota DPRD atau DPR rajin-rajin mengunjungi desa jauh, terpencil dan desa tertinggal, sehingga DPRD dan Kepala Daerah satu persepsi dalam menggarap desa-desa dimaksud.

Penyebab lain agak terbaikan pembangunan pedesaan ini adalah langkahnya ahli-ahli pembagunan pedesaan yang membantu kepala daerah, baik di BAPPEDA atau di Sekretariat Daerah, dan langkahnya perguruan tinggi yang mencetak S2 atau S3 spesialis pembanguan pedesaan. Untuk penyediaan tenaga ahli ini perlu pula perenungan dan upaya pihak yang terkait.

Bagi perguruan tinggi mungkin kurang menarik membuka program ini, karena peminatnya terbatas hanya birokrasi, tetapi akan menarik kalau pemda-pemda mengirim pegawainya untukk mengambil spesialis pembangunan pedesaan, dan untuk camat yang akan diangkat diutamakan pegawai yang S2-nya pembangunan pedesaan. Tentu perguruan tinggi negeri yang memungkinkan untuk itu.

Dasril Daniel

Pengajar Pada STIPOL Nurdin Hamzah Jambi